Konvensi Birokrat Tidak Boleh Didanai APBD
 http://www.inilah.com/read/detail/1870858/konvensi-birokrat-tidak-boleh-didanai-apbd
 kamis 14 Juni 2012

INILAH.COM, Bogor - Wacana konvensi birokrat Kota Bogor yang digulirkan Wali Kota Bogor Diani Budiarto terus mendapat sorotan.

Semua itu tidak lepas dari pernyataan Diani yang tetap ingin menggelar konvensi birokrat untuk menentukan sosok birokrat yang akan maju dalam Pilwalkot 2013. Ironisnya, Diani menyebutkan dana untuk penyelenggaraan konvensi ini akan mengambil dari APBD Kota Bogor.

Konon biaya untuk menggelar konvensi ini mencapai angka Rp600 juta. Dana tersebut dikabarkan akan digunakan untuk membayar pembuat survei. Diskenariokan, survei cawalkot dibuka dalam tiga putaran dan akan selesai tahun depan.

Menyikapi rencana penggunaan dana APBD untuk konvensi ini mengundang reaksi keras. Pasalnya, dalam aturan penggunaan anggaran daerah, konvensi birokrat tidak termasuk dalam satu kegiatan yang bisa dibiayai APBD. Sehingga bila sampai ada alokasi dana di APBD untuk kegiatan konvensi bisa berakibat fatal.

Pemerhati politik yang juga akademisi di Universitas Pakuan Muhammad Mihradi mengatakan adalah sesuatu yang melanggar aturan bila konvensi menggunakan dana dari APBD.

"Konvensi itu tidak ada di lingkungan birokrasi. Konvensi hanya dikenal dalam tubuh partai politik. Dan lagi pula, konvensi tersebut tidak masuk dalam salah satu kegiatan yang bisa didanai oleh APBD, arti kata tidak ada pos APBD sebuah daerah untuk yang namanya kegiatan konvensi," jelas Mihradi, Senin (11/6/2012).

Bila dipaksakan penggunaan dana dari APBD untuk menggelar konvensi bisa menjadi satu pelanggaran administrasi.
"Konvensi birokrat itu ada karena adanya politisasi birokrat. Kalau sampai konvensi dibiayai oleh APBD, pihak penegak hukum baik itu inspektorat dan BPK bisa turun untuk menyelidiki. Kalau benar terjadi harus dikembalikan dan bila terbukti ada kerugian negara, ya bisa diusut untuk masuk dalam ranah hukum korupsi," imbuhnya.[jul]